Ia mengakui secara regulasi, hak-hak keuangan anggota DPRD memang diatur secara legal.
Namun, dalam konteks situasi ekonomi yang tengah sulit, kebijakan ini dianggap tidak peka terhadap beban yang dihadapi masyarakat.
“Secara regulasi memang sudah jelas. Tapi jika melihat konteks saat ini, ekonomi masyarakat masih sulit dan beban warga cukup besar. Dari sisi ini, tentu tidak relevan dengan apa yang diterima DPRD,” jelas Riko.
Riko menambahkan, meskipun tunjangan transportasi merupakan hak sah bagi anggota dewan, praktiknya tetap harus menyesuaikan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat yang mereka wakili.
“Kiranya anggota DPRD dapat memahami suasana ekonomi rakyat. Walaupun itu hak yang sifatnya legal, penerapannya tetap harus melihat kondisi sosial ekonomi warga,” pungkasnya.***