BOGORINSIDER.com - Informasi lengkap Tragedi Semanggi I. Tragedi Semanggi I ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada 13 November 1998. Lebih tepatnya, terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa di awal reformasi.
Terjadi pula pertumpahan darah saat demonstrasi yang ingin mengungkapkan kekecewaan masyarakat. Bentrokan dengan pihak berwenang tidak bisa dihindari. Berikut ulasan tragedi Semanggi I tahun 1998.
Tragedi Semanggi I bermula pada masa peralihan pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibi, yaitu sejak lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Menurut Asri Abdullah dan Ostafa Al-Mustafa dalam bukunya “Kota Demonstran”, masyarakat dibuat kebingungan atas proses transisi pemerintahan.
Baca Juga: Tragedi Bawaslu 2019, Peristiwa Memilukan yang Mencoreng Wajah Demokrasi di Indonesia
Mereka yang setuju menilai pencalonan BJ Habibi sebagai presiden Indonesia sesuai dengan konstitusi. Sementara pihak lawan menilai pencalonannya inkonstitusional karena dianggap kelanjutan Orde Baru (Orba).
BJ Habibie juga mengumumkan susunan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam susunan kabinetnya, Habibie memasukkan beberapa menteri dari luar Partai Golkar dalam kabinetnya.
Namun opini masyarakat tak mau menerima begitu saja pencalonan Habibi sebagai presiden. Hingga setelah 6 bulan pengangkatan, diadakan Sidang Istimewa MPR RI pada tanggal 11-13 November 1998 yang salah satu tujuannya adalah untuk mempersiapkan pemilu berikutnya.
Baca Juga: Kronologi Tragedi Sampit 2001, Menguak Sejarah Kelam Perselisihan Antar Suku di Indonesia
Siswa kembali gelisah. Mahasiswa bergabung dengan masyarakat dengan memenuhi jalan-jalan Jakarta untuk melakukan demonstrasi menentang Sidang Istimewa MPR.
Alasannya, mereka tidak percaya pada anggota DPR dan MPR Orde Baru. Mereka juga menyerukan penghapusan militer dari politik dan pembersihan para pemimpin Orde Baru.
Pertumpahan Darah Tragedi Semanggi I
Ketegangan mulai meningkat saat demonstrasi pada 12 November 1998. Ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat umum menyerbu gedung DPR atau MPR dari Semanggi, Slipi, dan Kuningan.
Namun, tidak ada yang berhasil mencapai kompleks perwakilan rakyat tersebut karena dijaga sangat ketat oleh aparat keamanan. Menurut artikel internasional Ian Wilson yang diterbitkan di Perpustakaan Nasional Australia pada tahun 2005, sebanyak 30.000 warga sipil direkrut oleh tentara dan dimobilisasi di sekitar gedung Parlemen.
Baca Juga: Tragedi Bintaro 1987, Salah Satu Kecelakaan Kereta Api Terparah Sepanjang Sejarah Indonesia