BOGORINSIDER.COM - Wacana dan usulan agar pengelolaan dan pengawasan SMK/SMK sederajat dikembalikan ke pemerintah kota dan kabupaten, kembali menguat.
Itu setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan persetujuannya, beberapa waktu lalu jika pengelolaan dan pengawasan SMA/SMK sederajat dikembalikan ke pemerintah kota dan kabupaten.
Pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini pun mendapat dukungan dari anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Dadeng Wahyudi.
Menurut Dadeng Wahyudi, sudah seharusnya pengelolaan SMA/SMK sederajat dikembalikan ke pemerintah kota dan kabupaten agar sekolah lebh terayomi.
“Juga agar ada sinergitas dengan SMP atau lembaga pendidikan di bawahnya,” kata Dadeng Wahyudi pada Kamis, 13 April 2023.
Menurut Dadeng Wahyudi, dengan pengalihan pengelolaan ini, tentunya pemerintah kota dan kabupaten bisa memberi atau mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Politisi PKS ini juga mengusulkan, apabila nantinya pengelolaan SMA/SMK sederajat diambil alih pemerintah kota dan kabupaten, maka yang harus diperhatikan adalah persoalan kepegawaian.
Sebab, ketika SMA/SMK sederajat dikelola pemerintah provinsi, sumberdaya mulai dari guru hingga kepala sekolah berasal dari dinas provinsi.
Baca Juga: Menghebohkan publik, Kaesang Pangarep mencalonkan diri sebagai Wali Kota Depok di tahun 2024
“Sekedar usulan, kepegawaiannya juga serahkan ke kota atau kabupaten saja karena rentang kendalinya terlalu jauh,” ujar Dadeng Wahyudi.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut jika pengembalian kewenangan bukan tanpa alasan.
Ridwan Kamil menyebut, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinas pendidikan dinilai tidak berjalan efektif karena terkendala jarak.
Saya cenderung setuju, secara pribadi ya. Karena waktu dulu saya jadi Wali Kota Bandung itu lebih dekat koordinasi teknisnya," kata Ridwan Kamil saat ditemui di SMAN 1 Cigombong Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu.
Artikel Terkait
Ingin Lebih Dekat dengan Masyarakat, Dadeng Wahyudi Sambangi Desa Kota Batu, Ciomas Bogor
Dadeng Wahyudi Sebut Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bogor Memprihatinkan: Belum ada Standar Kelayakan
Seleksi Guru PPPK 2022 Diumumkan Pekan Depan, Dadeng Wahyudi: Perjuangan Kabupaten Bogor untuk Indonesia