PPATK: Deposit Judi Online di Jakarta Tembus Rp3 Triliun, Lebih dari 600 Ribu Pemain Terlibat

BOGORINSIDER.com -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa total dana yang didepositkan untuk aktivitas judi online di wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2024 mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp3 triliun.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu (23/7).

Baca Juga: Ayah Penyanyi Cilik di Banyuwangi Ditangkap Polisi karena Judi Online

Ivan menjelaskan bahwa angka tersebut hanya mencakup nominal deposit, bukan total perputaran dana secara keseluruhan.

Ia juga menambahkan bahwa jumlah transaksi yang tercatat mencapai 17,5 juta kali dalam satu tahun terakhir.

Menurutnya, aktivitas ini tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga pihak internal dari berbagai instansi.

"Angka depositnya saja lebih dari Rp3 triliun dalam satu tahun di Jakarta. Jumlah transaksinya mencapai 17,5 juta kali. Ini sangat serius," ungkap Ivan.

Baca Juga: Pemblokiran Konten Berhasil Turunkan Transaksi Judi Online hingga 80% pada Kuartal Pertama 2025

Lebih lanjut, Ivan menyampaikan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bahwa Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia, yakni lebih dari 600 ribu pengguna aktif.

"Jumlah pemain judi online di Jakarta melebihi 600 ribu orang, pak. Ini terbanyak di antara semua wilayah," jelas Ivan kepada Pramono.

Menanggapi data tersebut, Pramono Anung menyatakan keprihatinannya dan menegaskan bahwa ia telah menginstruksikan Inspektorat DKI Jakarta untuk meminta data rinci dari PPATK, terutama terkait keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI dalam praktik judi online.

Pramono menyebut bahwa siapa pun yang terjerat judi online sejatinya adalah korban, karena dalam praktiknya hampir tidak ada pemain yang benar-benar menang.

"Yang main judi online itu sebenarnya korban. Tidak ada yang benar-benar menang dalam sistem ini," ucap Pramono.

Meski demikian, ia menekankan akan ada tindakan tegas jika terbukti ada ASN yang terlibat.

Baca Juga: TNI Akan Lakukan Razia Ponsel Prajurit, Targetkan Aplikasi Terlarang Seperti MiChat dan Judi Online