Warga Bogor Mengeluh Tidak Bisa Mengakses Website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor.

BOGORINSIDER.com --Banyak warga yang mengeluh tidak bisa mengakses website Dinas Kependudukan Kota Bogor.

Ini sudah terjadi selama seminggu terakhir.

Laporan tersebut membanjiri akun resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor.

Beberapa warga mengaku kesulitan mengakses situs online atau program Sikancil Berlari.

Bahkan, cara ini kerap memudahkan warga yang ingin mengurus dokumen kependudukan, termasuk pendaftaran e-KTP. “Link-nya tidak bisa diakses. Apa ada link baru? Perlu banget untuk membuat akte kelahiran,” tutur seorang warga, Reza.

Baca Juga: lagi Mancing, dikira Biawak Ternyata Buaya Rawa yang Menyerang Warga Kampung Bantarjaya, Kabupaten Bogor

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto menanggapi situasi itu. Pihaknya memang sengaja mematikan sistem online untuk sementara. Artinya, seluruh pelayanan kependudukan tersebut dikembalikan dengan metode Manual.

Mulai dari pendaftaran e-KTP, akta kelahiran, maupun urusan dokumen lainnya. Masyarakat diminta untuk langsung menyambangi kantor dinas atau kecamatan.

Baca Juga: Gagal Tiga Laga, Begini Kronologis Sampai Robert Rene Alberts Mengundurkan Diri

Langkah itu diinstruksikan langsung melalui Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai buntut bocornya data kependudukan di empat daerah, termasuk Kota Bogor. Untuk mengantisipasi kebocoran lainnya, sistem pelayanan online yang biasanya dikerahkan melalui program SiKancil Berlari langsung dinonaktifkan.

Baca Juga: Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 Jungle Water Park Banyak Promo dan Keseruan Lain

Yang jelas, sekarang seluruh layanan sudah dinonaktikan. Jadi, untuk sementara harus offline dulu. Itu terjadi di seluruh Indonesia, kembali ke manual dulu. Iya, sampai waktu yang belum ditentukan,” tegasnya.

Kebocoran data karena serangan peretas (hacker) itu sedang diusut Disdukcapil Kota Bogor. Pihaknya baru akan melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian, sembari memastikan langkah selanjutnya dari Kemendagri.***