Rudy menuturkan, pembangunan jalan khusus tambang baru akan dimulai setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima hasil kajian dari konsultan terkait dampak penutupan tambang dan rekomendasi solusi jangka panjang.
“Kami masih menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh tim konsultan yang ditunjuk Pemprov Jabar. Gubernur sudah menyampaikan bahwa penutupan tambang ini sifatnya sementara, sampai hasil kajian itu keluar,” ujar Rudy.
Lebih lanjut, Bupati Bogor menyebut bahwa jika hasil kajian menyarankan pembangunan jalan khusus tambang, maka pihaknya siap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta para pelaku usaha tambang dalam realisasi proyek tersebut.
“Apabila kerja sama antar pemerintah daerah dan para pemilik tambang bisa berjalan baik, maka pembebasan lahan bisa dimulai tahun 2026 dan pembangunan jalan khusus tambang dapat segera direalisasikan. Panjangnya sekitar 12 kilometer, dan trase pastinya akan ditentukan setelah kajian selesai,” tambahnya.
Selain membahas infrastruktur, Rudy juga memastikan bahwa masyarakat desa yang terdampak pembatasan kegiatan tambang tetap mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3 juta per bulan selama tiga bulan, mulai November 2025 hingga Januari 2026.
“Untuk bulan Desember belum bisa dicairkan karena belum masuk dalam postur anggaran provinsi, sehingga pembayaran untuk Desember dan Januari akan dilakukan sekaligus sebesar Rp6 juta pada awal tahun 2026,” jelasnya.
Rudy menegaskan bahwa kebijakan Pemkab Bogor selalu berorientasi pada perlindungan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan dunia usaha dan investasi di daerah.
“Kami ingin memastikan masyarakat terlindungi, tapi juga memastikan kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan. Pembangunan Bogor membutuhkan kerja sama semua pihak agar kesejahteraan bisa dirasakan secara merata,” pungkasnya. ***