Bupati Bogor dan Gubernur Jabar Bahas Bantuan untuk Warga Terdampak Penutupan Tambang Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg

BOGORINSIDER.com - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kegiatan silaturahmi bersama calon penerima Bantuan Masyarakat Desa Terdampak Pengaturan Pembatasan Kegiatan Tambang dan Operasional Angkutan Barang.

Acara ini berlangsung di Ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor, pada Senin (3/11/2025), dan dihadiri oleh warga dari Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menegakkan keadilan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak penghentian sementara aktivitas pertambangan.

Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan langkah korektif terhadap dampak sosial dan kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi akibat kegiatan tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor.

“Penutupan tambang ini bukan untuk menghentikan mata pencaharian masyarakat, melainkan untuk menata ulang sistem pertambangan agar lebih berkeadilan dan berpihak kepada warga. Pajak tambang harus bisa kembali untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak,” ujar Dedi Mulyadi.

Selain memberikan bantuan tunai bagi masyarakat terdampak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah menyiapkan program kredit kendaraan tanpa uang muka (DP) melalui kerja sama dengan Bank BJB.

Program ini ditujukan bagi para sopir truk tambang agar mereka tetap memiliki peluang kerja dan sumber penghasilan mandiri selama aktivitas tambang ditutup.

Dedi juga menegaskan bahwa reformasi sistem pertambangan ke depan akan menitikberatkan pada nilai kemanusiaan.

Ia menolak adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja tambang yang tidak memiliki perlindungan sosial dan keselamatan kerja.

“Saya tidak ingin lagi mendengar ada sopir atau kuli tambang yang bekerja tanpa asuransi. Pertambangan harus memberi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Jangan sampai kekayaan sumber daya alam justru menjadi sumber penderitaan rakyat,” tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa ke depan Pemprov Jabar akan menata kembali tata kelola pertambangan secara menyeluruh, termasuk sistem pajak, perizinan, pengawasan lingkungan, hingga perbaikan infrastruktur jalan yang digunakan untuk aktivitas tambang.

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan langkah konkret untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.

Salah satunya adalah penyediaan anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan jalan khusus tambang yang diproyeksikan senilai sekitar Rp100 miliar dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Kami sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pembebasan lahan jalan khusus tambang di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Saat ini proses appraisal sedang berjalan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini,” jelas Rudy.