BOGORINSIDER.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung pada Selasa (30/9), dengan Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, hadir mewakili kepala daerah.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, serta diikuti jajaran wakil ketua dan anggota dewan.
Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Ajat Rochmat Jatnika bersama para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor.
Selain pembahasan perubahan APBD 2025, agenda paripurna juga mencakup penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD tahun anggaran 2026, penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025, serta penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor tahun 2026.
Tidak hanya itu, rapat juga membahas laporan hasil reses, menutup masa sidang III tahun 2024–2025, dan sekaligus membuka masa sidang I tahun 2025–2026.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jaro Ade menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah bekerja keras membahas secara detail rancangan perubahan APBD tersebut.
“Alhamdulillah, setelah melalui pembahasan intensif dengan Badan Anggaran, defisit anggaran yang sebelumnya muncul dalam rancangan awal kini sudah bisa tertutupi. Ini hasil kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif,” ujar Jaro Ade.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setelah penetapan ini, rancangan perubahan APBD akan dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat dalam kurun waktu maksimal 15 hari kerja.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil rapat paripurna dengan mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati.
“Saya berharap semua rencana kegiatan dapat segera dijalankan sesuai jadwal, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan daerah, sekaligus menunjukkan komitmen Pemkab Bogor bersama DPRD untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.***