BOGORINSIDER.com -- Dokter Rayendra menjadi bulan-bulanan fitnah, pendzaliman, dan kampanye hitam.
Cara politik kotor orang tak bertanggung jawab itu sebagai upaya menjatuhkan mental warga Kota Bogor agar terhasut dan turut mengacaukan keharmonisan warga jelas pemilihan Kota Bogor.
Dokter Rayendra yang elektablitasnya memuncak di berbagai lembaga survei menjadi satu-satunya calon yang menjadi pusat serangan kampanye hitam.
Berbagai narasi jahat ditembakan di berbagai akun media sosial sebagai upaya meruntuhkan mental warga Kota Bogor yang cerdas.
Pernyataan itu keluar dari barisan Relawan Dokter Rayendra. Mereka pun mengutuk aksi-aksi politik kota untuk memecah belah warga Kota Bogor yang siap menyongsong kontestasi pemilihan walikota Bogor.
Baca Juga: Masuk Bursa Calon Wali Kota Bogor 2024, Elektabilitas Aji Jaya Bintara Jadi yang Paling Rendah
Relawan Dokter Rayendra pun mengajak masyarakat untuk bersama memerangi segala bentuk kampanye hitam, baik pada Dokter Rayendra atau calon pasangan lain.
‘’Perlawanan terhadap kampanye hitam adalah bukti bahwa warga Bogor peduli pada integritas pemilihan. Dengan tindakan nyata, mereka memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan calon wali kota dipilih berdasarkan visi, misi, dan kinerja yang sebenarnya,’’ kata M Fiirdaus, seorang Relawan Dokter Rayendra.
Menurutnya, kampanye hitam dan kampanye negatif adalah dua bentuk strategi politik yang mempengaruhi pemilihan umum.
Mari kita bahas perbedaan di antara keduanya dan bagaimana dampaknya terhadap kota yang ingin kita jaga lebih harmonis.
Baca Juga: Survei Elektabilitas dan Popularitas Melejit, Dokter Rayendra Dihajar Black Campaign Didukung LGBT
Apa yang menimpa Dokter Rayendra bukan lagi kampanye negatif.
Tapi sudah pada tataran kampanye hitam. Kampanye hitam melibatkan penyebaran informasi palsu atau kebohongan dengan tujuan mendiskreditkan Dokter Rayendra.
‘’Contoh yang sering menimpa Dokter Rayendra adalah sebagai tuduhan palsu, data yang belum terbukti, atau hal-hal yang tidak relevan terkait kapasitas lawan sebagai pemimpin. Dampaknya merusak reputasi, memperkeruh suasana, dan mengganggu proses demokrasi,’’ kata Firdaus.