BOGORINSIDER.com - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang digelar di Kabupaten Bogor.
Acara ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Dalam sambutannya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen penuh untuk terus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan perumahan yang inklusif dan berkeadilan.
“Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mendukung program nasional di sektor perumahan. Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau,” ujar Rudy Susmanto.
Sementara itu, Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, menyoroti peran penting sektor perumahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah. Menurutnya, Kabupaten Bogor memiliki potensi besar dalam pengembangan perumahan karena sektor ini terbukti memberi dampak luas terhadap ekonomi lokal.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor sangat baik, dan salah satu pendorong utamanya adalah sektor perumahan. Rumah subsidi yang dibangun tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tapi juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Setiap satu rumah subsidi bisa menyerap 4 sampai 5 tenaga kerja langsung, belum termasuk sektor pendukung seperti toko bangunan, transportasi material, dan industri pendukung,” jelas Maruarar.
Ia menambahkan, Kementerian PKP tengah menyiapkan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) yang lebih terukur, khususnya terkait penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan serta pembangunan rumah subsidi.
Kabupaten Bogor, menurutnya, akan menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam realisasi program tersebut.
“Kami ingin Kabupaten Bogor menjadi yang terbaik di Indonesia dalam penyerapan KUR dan rumah subsidi. Apalagi di sini adalah tempat tinggal Presiden Republik Indonesia dan Presiden sebelumnya. Kami ingin angka kemiskinan ekstrem di Bogor bisa berkurang signifikan,” tegas Maruarar.
Menteri PKP juga menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang akuntabel dan efisien, terutama dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dengan sistem belanja langsung, katanya, ada penghematan anggaran yang bisa dialokasikan kembali untuk memperbaiki lebih banyak rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya sangat mengapresiasi sistem belanja langsung karena membuat anggaran lebih efisien. Dengan efisiensi itu, kita bisa membantu lebih banyak keluarga untuk mendapatkan rumah layak huni,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, turut menegaskan filosofi pembangunan di Jawa Barat yang berlandaskan pada dua nilai utama, yaitu kesejahteraan (gemah ripah) dan kebahagiaan (repeh rapih).
Menurutnya, pembangunan sektor perumahan adalah wujud nyata dari misi tersebut.
Artikel Terkait
Bupati Bogor Dukung Penuh Program Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik di Bogor Raya
Bupati Bogor Hadiri Rakor Bahas Pelaksanaan APBD 2025 dan Perencanaan RAPBD 2026 di Kemendagri
Bupati Bogor Ajak Warga Ramaikan Car Free Day Tegar Beriman, Hadirkan Zona Kuliner dan Ruang Publik Kreatif
Pemkab Siapkan Penanaman Pohon Massal di DAS Ciliwung dan Cikeas, Bupati Bogor Tegaskan Komitmen Jaga Lingkungan
Bupati Bogor dan Gubernur Jabar Bahas Bantuan untuk Warga Terdampak Penutupan Tambang Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg