BOGORINSIDER.com - Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, salurkan bantuan kepada korban banjir bandang dan pergerakan tanah di Desa Lembursawah, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi pada Minggu, 15 Desember 2024.
Dalam kunjungannya, Hanif Faisol yang didampingi jajaran Kementerian Lingkungan Hidup langsung mendatangi posko pengungsian untuk melihat kondisi warga terdampak.
Dalam kesempatan itu, Hanif menyampaikan rasa prihatinnya dengan kondisi di Kecamatan Pabuaran.
Dari citra satelit, Hanif melihat hampir 65 persen tutupan hutan di daerah ini hilang, sementara topografi lerengnya cukup curam.
Baca Juga: Hanya karena salah sebut nominal petugas SPBU babak belur dihajar pengemudi mobil
“Ditambah curah hujan yang tinggi, potensi tanah longsor, pergerakan tanah, hingga banjir bandang menjadi ancaman serius," ujar Hanif.
Menurut Hanif, diperlukan langkah konkret untuk memperbaiki lanskap, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikaso yang kondisi lahannya tidak stabil.
Upaya ini, bisa dilakukan melalui metode vegetatif dan teknis sipil.
"Kami akan mendukung penghijauan dengan tanaman jenis multi-strata dan tanaman keras seperti jabon, mahoni, serta jati yang sudah dikembangkan masyarakat setempat," kata Hanif.
Baca Juga: Ketua KPK temukan indikasi korupsi dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Hanif juga menyebutkan bahwa tanaman hortikultura yang mendominasi daerah tersebut tidak mampu menahan erosi, sehingga limpasan permukaan (surface runoff) menjadi tinggi.
"Kami akan mendukung kegiatan vegetasi dan teknis sipil untuk mengurangi risiko bencana seperti ini," ucap Hanif.
Selain itu, Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) PKTL ini menyampaikan komitmennya untuk mengingatkan kementerian terkait, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, gubernur, dan bupati, agar lebih serius menangani masalah lingkungan.
"Saya mendapat laporan adanya aktivitas tambang dan kegiatan di kawasan hutan yang tidak ramah lingkungan. Kami akan cek kembali, termasuk pengawasan dan penegakan hukum bila diperlukan," ungkap Hanif.
