BOGORINSIDER.com - Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab Bogor), telah menyisihkan 20 persen Dana Desa (DD) untuk sektor ketahanan pangan, untuk menghadapi krisis pangan dunia yang diprediksi akan terjadi.
Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, 20 persen DD diberikan kepada kelompok tani (poktan) di Kabupaten Bogor yang belum pernah menerima bantuan ketahanan pangan dari pemerintah.
"Dari DD, 20 persen dialokasikan untuk sektor ketahanan pangan, seperti pertanian dan peternakan melalui musyawarah rencana pembangunan desa," kata Iwan, Senin (25/7).
Menurut Iwan, alokasi 20 persen dari DD itu, telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 tahun 2021 tentang APBN.
Meski begitu, Iwan menegaskan DD yang digunakan, tidak boleh berbenturan atau digunakan untuk program yang telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bogor.
"Jadi tidak bisa tumpang tindih. Kalau sudah dianggarkan dalam APBD, tidak bisa pakai DD. Jadi DD itu untuk program kegiatan yang baru," katanya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah menyebutkan, penerima program ketahanan pangan sebesar 20 persen dari DD itu harus berdasarkan kesepakatan pada Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan ditandatangani pihak kecamatan.
"Utamanya adalah hasil musyawarah desa, supaya tidak ada efek samping makanya kita minta seluruh camat agar mengirimkan stafnya saat musdesus, dan hasil musdesus itu dibuat berita acara," kata Renaldi.
Sebagai informasi, alokasi pagu dana desa Kabupaten Bogor tahun 2022 yaitu senilai Rp544 miliar, yang disalurkakn untuk 416 desa.
Sampai dengan 20 April 2022, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp193 miliar atau 35,47 persen dari pagu.
(***)