BOGORINSIDER.com -- Pemekaran Kecamatan di Bogor Barat dan Selatan tentunya akan berimbas pada ketersediaan pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Bogor. Sejauh ini PNS di Kota Bogor baru mencapai 14.675 pegawai. Sementara eksisting yang ada 6.931 ASN.
Sementara itu, Kepala Bidang Formasi Data dan Kepegawaian BKPSDM, Aries Hendardi menyebut Kota Bogor saat ini masih kekurangan atau membutuhkan pegawai 7.744 orang.
Sementara saat disinggung mengenai kebutuhan pegawai bila wacana pemekaran itu dilakukan, Aries mengaku bahwa hal itu akan ditentukan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Bogor.
Baca Juga: Naila Nurainsyah Sabet Emas Dalam Kejurnas Renang di Mila Kota Bogor
"Jadi BKPSDM nantinya hanya sebatas mendistribusikan pegawai saja," ungkap Aries.
Namun, kata dia, hingga kini BKPSDM belum mengetahui adanya wacana pemekaran wilayah.
"Untuk pemekaran wilayah di wilayah kecamatan yang dibutuhkan secara ideal per kecamatan harus dihitung," ucapnya.
Aries menegaskan, bila Bagian Organisasi Setda Kota Bogor akan melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi mengatakan bahwa pemekaran wilayah tak bisa dilaksanakan sebelum 2024.
Karena, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Juni telah melaksanakan tahapan pemilu. Disamping itu, masa transisi pemindahan wilayah pun membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Baca Juga: SMP Taruna Andigha Bagikan Sembako Dalam Kegiatan MPLS
Selain itu, sambung Rudy, kajian mengenai kebutuhan pegawai dan anggaran untuk pembangunan di dua wilayah tersebut sangat diperlukan agar pemekaran berjalan dengan baik.
"Kajian untuk kebutuhan pegawai nantinya akan melibatkan BKPSDM," ujar Rudy.
Rudy menuturkan, jika pemekaran dilakukan, otomatis harus ada penambahan struktur pegawai baru di kecamatan tersebut. Selain memastikan aset milik pemkot yang akan digunakan untuk infrastruktur pembangunan sarana prasarana baru di dua kecamatan.