BOGORINSIDER.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Kabupaten Bogor pada Januari 2026, sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Percepatan Pembangunan Dapur MBG bersama jajaran Forkopimda dan sejumlah perangkat daerah di Ruang Soekarno-Hatta, Pendopo Bupati Bogor, pada Selasa (12/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Bupati Rudy menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan berbagai strategi percepatan, mulai dari penyederhanaan perizinan dan administrasi melalui Dinas Kesehatan, hingga koordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat proses verifikasi lokasi dapur MBG.
Menurutnya, percepatan pembangunan dapur MBG hanya dapat terwujud melalui kolaborasi erat antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan sektor swasta. Ia menekankan bahwa kemudahan dalam proses administrasi harus tetap sejalan dengan pemenuhan standar keamanan dan kelayakan yang berlaku.
“Perlu ada privilege khusus bagi Kabupaten Bogor, karena wilayah ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa semua masyarakat, terutama yang rentan gizi, bisa segera merasakan manfaat dari program ini,” ujar Rudy.
Bupati juga menegaskan bahwa cakupan program MBG tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik, tetapi juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat rentan gizi lainnya, sebagai upaya menciptakan generasi sehat dan berkualitas di masa depan.
“Kami menargetkan pada Januari mendatang, minimal 90 persen dapur sudah beroperasi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan saya yakin dengan kerja keras serta kolaborasi semua pihak, target ini bisa tercapai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudy mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk memperkuat sinergi lintas sektor agar program nasional tersebut berjalan lancar.
“Program ini adalah program mulia yang harus kita sukseskan bersama. Pemerintah Kabupaten Bogor siap berlari bersama BGN, Polri, TNI, Kejaksaan, dan seluruh masyarakat, agar seluruh anak-anak di Kabupaten Bogor bisa menikmati makan bergizi gratis mulai 2026,” tambahnya.
Sementara itu, Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Tito, menyampaikan laporan terkait perkembangan pelaksanaan Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bogor. Ia menyebutkan bahwa dari total 290 SPPG, sebanyak 197 unit telah beroperasi, sementara 93 unit lainnya masih dalam tahap persiapan operasional.
Tito menjelaskan, percepatan pelaksanaan SPPG di Kabupaten Bogor dilakukan berdasarkan kerja sama antara BGN dan Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah dimulai sejak penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua pihak. Dalam pelaksanaannya, BGN turut berperan aktif dalam pendampingan pemilihan lokasi dapur dan verifikasi lahan yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah.
“Setelah proses pemilihan dan pembangunan, kami melalui Koordinator Wilayah (Korwil) dan KPPG BGN akan terus melakukan pendampingan teknis, agar seluruh dapur SPPG di Kabupaten Bogor dapat beroperasi sesuai standar nasional yang telah ditetapkan,” jelas Tito.
Rapat percepatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Polres Bogor, Kejari Kabupaten Bogor, Kodim 0621, Asekbang, anggota DPRD Jawa Barat, jajaran BGN SPPG Kabupaten Bogor, serta Satgas Percepatan Pembangunan Dapur MBG dan sejumlah kepala dinas terkait.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program prioritas nasional untuk memeratakan akses gizi, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bogor.