BOGORINSIDER.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memimpin Rapat Ekspose Progres Percepatan Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Soekarno-Hatta, Pendopo Bupati Bogor, pada Selasa (11/11/2025). Rapat ini digelar untuk meninjau perkembangan pembangunan dapur MBG di Kabupaten Bogor serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam mempercepat realisasi program prioritas nasional tersebut.
Dalam rapat tersebut, Bupati Rudy menegaskan bahwa pembangunan dapur MBG harus dijalankan dengan tata kelola administrasi dan aset yang jelas, agar seluruh tahapan berjalan sesuai standar serta bebas dari hambatan teknis maupun administratif. Ia menekankan bahwa Kabupaten Bogor memiliki standar tinggi dalam pembangunan dapur MBG, sehingga dibutuhkan perencanaan matang, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan yang ketat.
“Program ini merupakan prioritas Presiden, jadi harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, dilengkapi administrasinya, dan diawasi pelaksanaannya. Jangan sampai terjadi penyimpangan, baik dari sisi bahan baku, mekanisme kerja, maupun pengelolaan,” tegas Rudy.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan proses sertifikasi laik fungsi dan sertifikasi higiene sanitasi bagi dapur MBG yang telah beroperasi. Selain itu, dilakukan pula inventarisasi lahan dan aset daerah agar sinergi antara koperasi desa Merah Putih dan dapur MBG dapat berjalan lebih efektif. Bupati menargetkan agar seluruh pelajar di Kabupaten Bogor bisa segera menikmati manfaat dari program Makan Bergizi Gratis, yang ke depan akan diperluas untuk menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak stunting.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, dalam laporannya menjelaskan bahwa hingga 3 November 2025, terdapat 288 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdata. Dari jumlah tersebut, 195 SPPG atau sekitar 67% telah mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji (PKPSS), dengan rata-rata 47 pegawai per SPPG. Dengan demikian, seluruh tenaga kerja yang terlibat telah mendapatkan pelatihan dasar keamanan pangan.
Selain itu, inspeksi kesehatan lingkungan juga telah dilakukan pada 163 SPPG (56,5%) oleh petugas Puskesmas. Pemeriksaan meliputi kebersihan dapur, kualitas air, serta sanitasi alat dan ruang penyajian. Dari hasil itu, 163 SPPG juga telah mengirimkan sampel ke Laboratorium Pengujian Daerah (LABKESDA) untuk memastikan mutu gizi dan higienitas makanan, meski sebagian masih menunggu hasil akhir uji laboratorium.
Hingga kini, 35 SPPG atau sekitar 12,6% telah berhasil memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dinas Kesehatan terus mendorong agar seluruh satuan segera melengkapi syarat administrasi dan teknis untuk mempercepat proses sertifikasi.
“Langkah ini adalah bagian dari komitmen Pemkab Bogor dalam memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, demi memberikan asupan gizi yang layak dan sehat bagi seluruh peserta didik,” pungkas Fusia.
Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bogor bertekad mempercepat pemerataan gizi dan membangun generasi sehat yang produktif, sejalan dengan visi besar Kabupaten Bogor Istimewa: Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.