BOGORINSIDER.com - Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam hal membina para pelajar nakal di Barak Militer ditanggapi dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menjelaskan adanya kebijakan tersebut justru berdampak sangat baik bagi para pelajar, sebab dampak yang akan dihasilkan pastinya baik.
“Kita ingin anak-anak muda kita mempunyai masa depan yang baik, dan tentunya pemerintah pusat maupun provinsi mengambil sebuah kebijakan juga dikaji dengan baik. Kami Pemda Kabupaten Bogor akan mengikuti segala kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan bersama,” ungkap Rudy.
Lebih lanjut Rudy mengatakan, kebijakan yang diterapkan Pemprov Jabar tersebut juga dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan teknis (Juklak-Juknis) yang matang.
Maka dari itu Pemkab juga berencana akan menyusun payung hukum agar penerapannya ke depan nanti tidak akan melanggat aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
“Tentunya Kabupaten Bogor akan sangat mendukung, tetapi pada saat kita mengambil sebuah langkah-langkah tersebut kita tentunya butuh beberapa payung hukum yang untuk menaungi kebijakan yang diambil,” tambahnya.
“Pada prinsipnya, kebijakan pusat, provinsi, presiden, gubernur, pasti akan disusun juklak, juknisnya oleh pemprov sehingga pada saat kami menganggarkan menggunakan postur APBD tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Seperti yang diketahui, program pembinaan pelajar bermasalah di barak militer di Jawa Barat merupakan inisiatif Gubernur Dedi Mulyadi yang mulai dilaksanakan pada Mei 2025.
Program ini bertujuan untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab pada siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti tawuran, geng motor, bolos, hingga kecanduan miras atau gim online. ***