Untuk hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten tidak bisa mencampuri.
Masalah ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dan transparansi antara pedagang, pemerintah daerah, dan pengembang.
Diharapkan, solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak dapat segera ditemukan.