BOGORINSIDER.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menghadapi tantangan berat menjelang pemilihan umum 2024.
Tren elektabilitas yang stagnan bahkan menunjukkan penurunan menempatkan mereka dalam posisi kurang menguntungkan.
Hasil survei dari berbagai lembaga telah memperlihatkan situasi sulit ini, memicu PDIP dan tim kampanye Ganjar-Mahfud untuk mencari strategi alternatif guna mempertahankan peluang mereka.
Strategi yang diambil terlihat pragmatis: jika meningkatkan suara sendiri terbukti menjadi tantangan, maka langkah selanjutnya adalah berupaya menurunkan suara lawan.
Pendekatan ini mencerminkan sifat dinamika politik yang sangat kompetitif, dimana kemenangan dapat dicapai tidak hanya dengan meningkatkan popularitas diri sendiri, tetapi juga dengan mengurangi daya tarik para kompetitor.
Salah satu inisiatif yang diambil adalah memobilisasi dukungan dari kalangan akademisi partisan yang telah lama berpihak kepada Ganjar-Mahfud dan PDIP.
Akademisi-akademisi ini diaktifkan untuk bersuara dan menyatakan sikap yang secara tidak langsung bertujuan untuk menarik simpati publik serta menciptakan narasi yang menguntungkan bagi Ganjar-Mahfud.
Sebagai contoh, Deklarasi Kebangsaan yang diadakan di Rotunda, Universitas Indonesia, pada 2 Februari 2024, menjadi bukti nyata dari strategi ini.
Meskipun deklarasi ini diklaim sebagai pernyataan dari sivitas akademika UI, inisiatif tersebut sebenarnya diinisiasi oleh kelompok tertentu dari kalangan akademisi yang memiliki keberpihakan politik.
Hal ini terungkap dari akun yang diunggah oleh akun @G4b0nGOKU yang membagikan foto pasca petisi tersebut pada 2 Februari 2024.
“LANJUT MAS, ayo laporkan ... Dibalik PETISI UGM Klaim memakai nama UGM , itu segelintir oknum aktivis d Pusat Studi Pancasila yg berafiliasi dgn PDIP . Ada SALAM TIGA JARI , satu lagi yg pake baju batik ( Bambang Praswanto ) mantan Ketua DPD PDIP DIY . Ayo TERIAK LAGI MAS ????,” tulis akun @G4b0nGOKU.
Keterlibatan tokoh-tokoh akademis seperti Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Suzie Sudarman, dan Reni Suwarso menunjukkan upaya menggerakkan dukungan dari dunia akademis.
Mereka, yang secara terbuka mendukung Ganjar-Mahfud, berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk kampanye, yang menunjukkan dukungan mereka terhadap PDIP.
Kegiatan semacam ini memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana kegiatan akademis dapat dipisahkan dari keberpihakan politik, terutama dalam konteks pemilihan umum yang sangat polarisasi.
PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud berada dalam posisi yang membutuhkan adaptasi dan inovasi strategis untuk mempertahankan peluang mereka.
Dengan memanfaatkan dukungan dari akademisi partisan, mereka berharap dapat mengubah dinamika pemilihan yang saat ini tidak menguntungkan.
Namun, langkah ini juga membawa risiko, terutama terkait dengan persepsi publik terhadap integritas akademisi dan politik.
Terdapat kekhawatiran bahwa kampus, yang seharusnya menjadi tempat netral, kini terpengaruh oleh politik praktis.
Ini menimbulkan debat mengenai representasi dan netralitas sivitas akademika, mempertanyakan apakah keberpihakan politik harus mempengaruhi lingkungan akademis.
Dalam menghadapi pemilihan umum yang semakin dekat, PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud harus berjalan di atas garis tipis antara strategi politik dan menjaga integritas akademis.
Bagaimana publik merespon upaya ini akan menjadi penentu penting dalam dinamika politik yang terus berubah menjelang Pilkada 2024. ***