Bupati Bogor Dukung PMI Perkuat Layanan Kemanusiaan dan Kejar Akreditasi Unit Transfusi Darah

BOGORINSIDER.com - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan dukungannya terhadap upaya Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bogor dalam memperkuat layanan kemanusiaan. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pencanangan Bulan Dana Kemanusiaan (BDK) tahun 2025 dan percepatan akreditasi Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kabupaten Bogor.

Kegiatan pencanangan BDK berlangsung di markas PMI Kabupaten Bogor, Cibinong, pada Senin (13/10). Acara ini dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Dandim 0621, Kapolres Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ketua dan jajaran pengurus PMI, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor.

Dalam sambutannya, Bupati Rudy Susmanto menyampaikan bahwa pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan dan akreditasi UTD PMI menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam penyediaan darah yang aman dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

“Ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan PMI dalam memperkuat layanan kemanusiaan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan darah di wilayah Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.

Lebih lanjut, Rudy menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebatas program administratif, tetapi juga merupakan gerakan sosial untuk menumbuhkan kepedulian, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan semangat kemanusiaan di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh pihak bisa berkolaborasi dalam memperluas dampak positif program PMI, khususnya di bidang kesehatan dan sosial.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Bogor, Indra Fermanto, menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Rudy atas dukungan dan penerbitan Surat Keputusan pelaksanaan BDK tahun 2025. Ia juga mengungkapkan terima kasih atas penunjukan Sekda Kabupaten Bogor sebagai Ketua Pelaksana BDK PMI tahun ini.

Menurut Indra, pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan 2025 bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan dikembalikan lagi untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. “Seluruh hasil dari BDK akan kami salurkan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program kemanusiaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Indra juga menyoroti tantangan besar yang sedang dihadapi PMI Kabupaten Bogor, yakni proses akreditasi Unit Donor Darah yang harus segera diselesaikan dalam waktu dekat. Saat ini, hanya dua daerah di Jawa Barat yang belum memperoleh akreditasi UDD, yakni Kabupaten Bogor dan Kuningan.

“Kami diberi batas waktu hingga November untuk menyelesaikan proses akreditasi. Tim kami bekerja siang dan malam untuk melakukan pembenahan serta memastikan seluruh instalasi memenuhi standar yang ditetapkan,” tutur Indra.

Ia menambahkan bahwa akreditasi ini menjadi hal penting bagi PMI, karena berkaitan langsung dengan kualitas darah yang akan diterima masyarakat. Dengan tercapainya akreditasi, PMI Kabupaten Bogor diharapkan dapat memberikan pelayanan transfusi darah yang lebih optimal, aman, dan sesuai standar nasional.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, PMI, dan masyarakat, Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan menjamin ketersediaan layanan darah yang berkualitas bagi seluruh warganya. ***