Hasil Quick Count Pemilu 2024: Prabowo-Gibran Unggul, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Menyusul

BOGORINSIDER.com -- Sebagian besar masyarakat Indonesia hari ini menghadiri TPS masing-masing untuk memilih pasangan Capres-Cawapres pilihan mereka.

Seperti pada Pemilu sebelum-sebelumnya, banyak masyarakat ingin mengetahui hasil dari Quick count yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga survei.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) telah mengeluarkan hasil sementara dari hitung cepat atau quick count untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga: Adanya Kabar Kemenangan Luar Negeri Lewat Exit Poll, Gibran Rakabuming Raka: Ya Tanya KPU

Berdasarkan quick count CSIS yang dirilis pada Rabu (14/2/2024), dengan 47,45 persen suara masuk, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masih memimpin dengan persentase 58,84 persen.

Mereka diikuti oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan 24,22 persen suara. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md menduduki posisi ketiga dengan 16,94 persen suara.

Quick count ini dilakukan dengan menggunakan sampel 2.000 TPS yang tersebar di 38 Provinsi, dengan metode Multistage Random Sampling.

Baca Juga: Terkesan lebih asri dan nyaman, 10 tips desain teras rumah minimalis ditambahkan rumput sintetis

Tingkat kepercayaan quick count ini adalah 95 persen dengan Margin of Error ±1%, melibatkan paling tidak 1 juta pemilih.

Selain CSIS, ada lima lembaga survei lain yang menggelar Quick Count Pemilu 2024, yaitu: Indikator Politik Indonesia, SMRC, Charta Politika, LSI Denny JA, dan KedaiKopi.

Quick count tidak hanya menampilkan hasil untuk calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga hasil perolehan suara partai politik serta data exit poll yang dilakukan saat pemilih keluar dari bilik suara.

Baca Juga: Kesan lebih antik dengan 8 tips desain teras rumah minimalis bernuansa vintage bisa kamu coba ikuti

Namun, penting untuk diingat bahwa hasil quick count bukanlah hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi dapat memberikan gambaran awal bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dinamika politik pasca-pemilu.***