BOGORINSIDER.com -- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menggagas peningkatan kecepatan internet nasional agar mampu menembus angka 100 Mbps.
Inisiatif ini diyakini menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Pakar telekomunikasi dari ICT Institute, Heru Sutadi, menyatakan bahwa saat ini sudah saatnya Indonesia menetapkan target layanan broadband yang lebih ambisius.
Baca Juga: Menkomdigi Ajak Warga Daerah Terpencil Tingkatkan Literasi Digital Seiring Masuknya Internet
Ia menegaskan bahwa negara-negara lain di ASEAN telah menetapkan standar koneksi internet minimal di angka 100 Mbps.
"Kalau melihat tren global, negara-negara tetangga kita pun mulai beralih ke kecepatan minimal 100 Mbps. Maka, Indonesia harus ikut mengejar agar tidak makin tertinggal," ujar Heru.
Mengacu pada data Speedtest Global Index oleh Ookla, posisi Indonesia saat ini masih jauh di bawah standar tersebut.
Rata-rata kecepatan internet mobile hanya sekitar 40 Mbps, sementara fixed broadband berada di kisaran 34 Mbps.
Angka ini menunjukkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur jaringan digital yang lebih merata dan cepat.
Heru menambahkan, agar target internet 100 Mbps dapat terealisasi, Pemerintahan Prabowo Subianto harus melakukan pembenahan secara menyeluruh dan simultan.
Salah satu caranya adalah dengan mengadopsi teknologi terkini seperti jaringan 5G, satelit internet, serta memperluas akses kabel serat optik termasuk teknologi Fiber to the Home (FTTH).
Namun, teknologi saja tidak cukup. Pemerintah juga dituntut untuk memiliki strategi nasional yang konkret.
Hal ini meliputi kolaborasi erat dengan operator telekomunikasi dalam pengembangan jaringan serta penyediaan anggaran untuk mempercepat internet, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
"Meskipun tidak mudah, peningkatan ini bisa dicapai dengan kerja sama yang solid antara pemerintah dan penyedia layanan. Fokus utamanya adalah pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional," tegas Heru.